Agar distribusi bantuan, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), tepat sasaran, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang utama. Dalam hal ini, sosialisasi yang konsisten serta pengawasan ketat di lapangan sangat diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang dapat merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dani Ardiansah, Kasi Kesos Kelurahan Cijerah, dalam wawancara Selasa (21/01/2025), menyampaikan bahwa bantuan pemerintah adalah amanah yang harus diterima masyarakat secara utuh. Petugas lapangan, seperti Puskesos, tim verifikasi dan validasi (verifali), serta Kasi Kesos, perlu menjunjung tinggi nilai loyalitas dan integritas dalam melaksanakan tugasnya.
Menurut Dani, di wilayah Kelurahan Cijerah, sosialisasi mengenai program bantuan pemerintah dilakukan secara rutin pada kegiatan "Jumat Berkah." Kegiatan ini dilaksanakan di pagi hari atau setelah sholat Jumat dan biasanya berlangsung di masjid, kantor RW, atau rumah warga. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bantuan yang tersedia serta tata cara mengaksesnya sesuai aturan yang berlaku.
Selain sosialisasi, pengawasan ketat dilakukan terhadap petugas lapangan agar hak-hak KPM terpenuhi tanpa adanya potongan bantuan atau penyimpangan lainnya. Petugas Puskesos, verifali, dan pembimbing juga ditempatkan di ruang pelayanan umum di kelurahan bersama layanan lain. Penempatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, sebagaimana instruksi dari Lurah.
Kehadiran petugas di kantor kelurahan memudahkan koordinasi dan komunikasi, sehingga potensi masalah dalam distribusi bantuan dapat diminimalkan. Dani juga menegaskan bahwa ia turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan.
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan pemerintah diterima dengan utuh dan tepat sasaran, sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Dani Ardiansah.***
0 Komentar