Sebanyak 6.070 peserta mengikuti seleksi ini. Mereka adalah tenaga honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung, mayoritasnya berasal dari profesi guru.
Saat kunjungan tersebut, Bupati Dadang memberikan motivasi kepada para peserta agar serius mengikuti seleksi dan tidak menyia-nyiakan kesempatan berharga ini.
Para peserta tampak sangat antusias mendengarkan arahan serta motivasi yang disampaikan oleh Bupati Dadang Supriatna. Mereka berharap dapat lolos seleksi dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi ASN di Kabupaten Bandung.
"Ikuti dengan sungguh-sungguh Seleksi Kompetensi P3K ini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menjadi ASN. Jangan sampai disia-siakan kesempatan ini," ujar Bupati Dadang Supriatna.
Bupati yang kerap disapa Kang DS tersebut juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan peserta seleksi.
"Saya berpesan, jangan mengandalkan orang lain. Keputusan lolos atau tidaknya peserta sepenuhnya murni kemampuan Bapak/Ibu sendiri. Bupati tidak punya kewenangan untuk menentukan," tegas Bupati yang menjabat untuk periode 2024-2029.
Kang DS menjelaskan bahwa dari total 6.070 peserta Seleksi Kompetensi P3K tahap pertama ini, hanya sekitar 1.500 orang yang akan diterima sebagai ASN P3K.
Persaingan yang ketat ini, lanjutnya, menuntut para peserta untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Ia juga mengingatkan pentingnya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
"Saya yakin, semua peserta sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tapi jangan lupa selalu berdo'a. Jangan sombong karena kita tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah SWT. Saya do'akan agar memperoleh hasil terbaik," tuturnya.
Selama masa jabatannya sebagai Bupati Bandung selama 3,5 tahun, Kang DS telah mengangkat sekitar 9.000 tenaga honorer menjadi P3K. Sebagian besar dari mereka adalah guru dan tenaga kesehatan.
"Insya Allah tahun ini kita tambah lagi dan akan menerima 1.500-an formasi P3K. Dan pemerintah daerah siap mengalokasikan anggaran untuk membiayai gaji P3K sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkap Kang DS. ***
0 Komentar