Haru Suandharu, calon Wali Kota Bandung 2024, memiliki karier panjang di dunia politik lokal. Dua periode masa jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Bandung, yakni pada 2009-2014 dan 2014-2019, memberinya pengalaman mendalam di bidang legislatif. Namun, perjalanan kariernya tidak sepenuhnya mulus. Namanya sempat dikaitkan dengan skandal pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diinisiasi Pemerintah Kota Bandung sejak 2011. Proyek tersebut berakhir dengan dugaan korupsi senilai Rp 60 miliar.
Publik menyoroti lonjakan anggaran proyek dari Rp 15 miliar menjadi Rp 120 miliar, yang diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mencari keuntungan, termasuk melalui perantara tanah yang memperumit pelaksanaan proyek. Saat itu, Haru yang menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) ikut diperiksa oleh KPK terkait perannya dalam pengalokasian dana. Seusai pemeriksaannya di Polrestabes Bandung pada 2 September 2020, Haru mengaku terkejut dengan perkembangan kasus tersebut, menegaskan bahwa tujuan awal proyek adalah untuk memperbaiki lahan kritis dan menambah ruang hijau di Kota Bandung.
Meskipun begitu, muncul keraguan publik: apakah Haru Suandharu layak dipercaya untuk memimpin Kota Bandung dengan riwayat seperti ini? Kepemimpinan seorang pejabat publik sangat ditentukan oleh integritas dan kepercayaan masyarakat. Skandal seperti korupsi RTH memunculkan tanda tanya besar terkait pengawasan dan tanggung jawab Haru dalam mengelola anggaran yang signifikan.
Walaupun Haru menegaskan bahwa niat awal proyek tersebut baik, masyarakat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya memiliki integritas untuk melampaui kontroversi masa lalu. Tantangan ini semakin berat, karena seorang wali kota harus mampu memimpin dengan transparansi dan memastikan pemerintahannya bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Pengalaman Haru sebagai legislator tentu menjadi keunggulan yang tak dapat diabaikan. Namun, keterlibatannya dalam skandal RTH dapat memengaruhi persepsi masyarakat, yang mungkin lebih memilih pemimpin baru tanpa beban sejarah. Keputusan masyarakat Bandung pada akhirnya akan bergantung pada sejauh mana mereka percaya Haru layak diberi kesempatan atau apakah mereka mendukung perubahan total dalam kepemimpinan.
Apabila Haru terpilih, ia menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Langkah yang perlu diambil mencakup transparansi dalam kebijakan, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dan komitmen nyata untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Pemimpin yang pernah terlibat kontroversi hanya dapat mengembalikan kewibawaannya melalui tindakan nyata dan reformasi mendalam dalam tata kelola pemerintahan.
0 Komentar